Akses ke layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas merupakan hak asasi setiap orang, termasuk kemudahan mendapatkan alat kontrasepsi modern. Namun, kenyataannya, tak sedikit pasangan usia subur di Indonesia yang masih terkendala biaya saat ingin menggunakan alat kontrasepsi.
Penelitian terbaru yang memanfaatkan data sekunder Health and Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman menyorot temuan menarik terkait hal ini. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal kesehatan ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% peserta yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan tetap perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk mengakses alat kontrasepsi.
Temuan ini mencengangkan, mengingat tujuan utama integrasi program Keluarga Berencana (KB) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah untuk meningkatkan akses dan mengurangi beban finansial masyarakat. Studi ini pun semakin mempertegas pentingnya evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait pembiayaan layanan KB dalam JKN.
Analisis lebih lanjut dalam penelitian ini mengungkap beberapa hal menarik lainnya. Pertama, jenis asuransi kesehatan yang dimiliki turut mempengaruhi pengeluaran biaya sendiri. Peserta JKN non-subsidi dan asuransi swasta memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menanggung biaya kontrasepsi dibandingkan peserta JKN subsidi. Kedua, jenis alat kontrasepsi yang digunakan juga menjadi faktor. Pengguna metode kontrasepsi jangka pendek, seperti pil atau kondom, ternyata lebih sering mengeluarkan biaya sendiri dibandingkan pengguna metode jangka panjang seperti IUD (Intrauterine Device) atau implan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 3 tentang Kesehatan dan Kesejahteraan yang baik. Akses yang mudah dan terjangkau ke layanan KB menjadi salah satu faktor penentu tercapainya tujuan ini. Dengan demikian, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya subsidi layanan KB bagi seluruh peserta JKN, serta mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang yang lebih hemat biaya. Kerja sama lintas sektoral antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB.
Harapannya, melalui perbaikan kebijakan dan peningkatan literasi kesehatan reproduksi, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita tercapainya kesehatan reproduksi yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Penulis: Naufal Farah Azizah
Editor: Septi Kurnia Lestari
Ilustrasi: dibuat menggunakan AI ∙ 7 Maret 2024 jam 15:01
Referensi:
Sulistiawan, D., Lazuardi, L., Biljers Fanda, R., Asrullah, M., Matahari, R., & Arifa, R. F. (2021). Who Experience Out-of-Pocket Expenditures for Modern Contraceptive Use in Indonesian Universal Health Coverage System?. Medico-Legal Update, 21(3).