Diseminasi Risalah Kebijakan “Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman”

Health and Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM menyelenggarakan diseminasi risalah kebijakan “Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di kabupaten Sleman”. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 April 2022 pukul 10.00 – 11.30 secara daring melalui aplikasi Zoom. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala dan atau perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),  Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja,  Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Badan Pusat Statistik (BPS), dan bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sleman.

Pertemuan diawali dengan sambutan wakil ketua HDSS Sleman FK-KMK UGM, dr. Eggi Arguni, M.Sc., Ph.D., Sp.A(K). Beliau menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan hasil dari data-data yang dikumpulkan, dianalisis, dan dijadikan sebuah rekomendasi kebijakan oleh HDSS Sleman. Harapannya rekomendasi kebijakan ini dapat bermanfaat untuk OPD di kabupaten Sleman sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Pemaparan materi diseminasi risalah kebijakan disampaikan oleh dr. Firdaus Hafidz, MPH, Ph.D. selaku pengelola HDSS Sleman. Data HDSS Sleman tahun 2020 menunjukkan dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi di antaranya terhadap status pekerjaan, khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sisi lain beberapa pengeluaran meningkat. Dampak negatif ini terutama dialami pada masyarakat dengan status ekonomi rendah.  Berdasarkan hasil tersebut, tim HDSS Sleman menyusun rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan bantuan secara bertahap dan merata, terutama pada kelompok rentan, berbasis data yang valid.

Pemaparan dan diskusi berjalan dengan aktif dan menarik serta disambut dengan antusiasme tinggi oleh partisipan dengan mengajukan beberapa masukan dan mendiskusikan program bantuan yang sudah disediakan kepada masyarakat dari berbagai sektor. Namun, kurangnya monitoring dan evaluasi di lapangan menjadi hal yang perlu dicermati untuk menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan. Selain itu, pola pikir masyarakat yang masih mengandalkan bantuan perlu diperbaiki untuk pemulihan kestabilan ekonomi di Kabupaten Sleman. (F Hafidz, NN Hasanah).